JAMBI, KOMPAS.com - Para guru masa kini enggan dipindah untuk bertugas di desa. Kabid Matendik Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Ali Basroh mengungkapkan, hal itu tercermin dari hasil kajian yang menunjukkan bahwa pola pikir guru saat ini telah bergaya hidup modern.
"Para guru enggan di desa ternyata karena unsur intrinsik atau dari diri individu guru itu telah terlalu termakan gaya hidup modern yang mengutamakan fasilitas glamoritas," kata Ali Basroh, di Bangko, Rabu (19/10/2011).
Menurutnya, kesimpulan itu didapatkan dari alasan-alasan yang diungkapkan para guru ketika diminta untuk pindah mengajar ke sekolah di desa. Umumnya, mereka menolak dengan berbagai alasan tertentu. Apalagi, jika lokasi atau desa tujuan adalah desa terpencil yang jauh dari kota.
"Tapi, kalau masih dekat-dekat dengan kota apalagi dengan Kota Bangko biasanya mereka tidak akan menolak," ujarnya. Padahal, ungkap Ali, Merangin yang merupakan salah satu kabupaten terluas di Provinsi Jambi mengalami permasalahan pemerataan guru. Di daerah perkotaan khususnya Kota Bangko sebagai ibukota kabupaten, jumlah guru berlebih hampir di setiap sekolah. Apalagi, jika ditambah dengan keberadaan guru honorer yang jumlahnya juga tidak sedikit.
"Namun, sekolah-sekolah di desa-desa jauh dari perkotaan justru mengalami krisis atau kekurangan tenaga pengajar atau guru tersebut," kata Ali.
Di daerah perdesaan, hampir semua sekolah mengalami kekurangan guru. Ali menyebutkan, ada SD yang hanya memiliki dua orang guru. Untuk mengatasi kekurangan ini, selain meningkatkan fasilitas belajar mengajar, pemerintah juga meningkatkan fasilitas tempat tinggal di desa, seperti akses jalan, pasar, dan listrik, sehingga bisa membuat nyaman dan betah para guru.
Faktor fasilitas ini kerap menjadi pemicu guru mengajukan permohonan pindah ke sekolah di perkotaan atau tak jauh dari kota.
Sementara itu, pengamat pendidikan dari Universitas Jambi DR Maizar Karim mengatakan, kondisi telah bergesernya pola pandang para guru PNS ini merupakan sinyal negatif yang harus mejadi perhatian pemerintah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar